Sebarkan Hoax Pemilu via Medsos, 9 Orang Ditangkap di Thailand

Bangkok – Sembilan orang ditangkap di Thailand karena menyebarkan berita palsu atau hoax soal pemilihan umum (pemilu) di media sosial. Mereka terancam lima tahun penjara jika terbukti bersalah.

Pemilu Thailand yang digelar 24 Maret lalu menjadi pemilu pertama di Thailand sejak dikuasai junta militer sejak tahun 2014. Partai Palang Pracha Rath (PPRP), yang pro-militer dan rival utamanya, Partai Pheu Thai, yang mendukung mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra, sama-sama mengklaim kemenangan.

Hasil penghitungan Komisi Pemilu Thailand menunjukkan, dengan total 94 persen suara telah dihitung, Partai Pheu Thai saat ini memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen dengan 137 kursi di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang. PPRP diketahui hanya meraih 97 kursi saja.


Hasil resmi pemilu Thailand belum dirilis ke publik, namun tuduhan maupun pertanyaan soal kejanggalan dalam pemilu yang berpotensi mempengaruhi penghitungan suara, terus memuncak.
Seperti dilansir AFP, Jumat (29/3/2019), otoritas Thailand menyatakan ada sembilan orang yang ditangkap karena kedapatan menyebarkan berita palsu di Facebook yang mengklaim dua pejabat komisi pemilu Thailand dicopot dan 600 ribu surat suara tidak sah telah ikut dihitung.

Sembilan orang itu didakwa melanggar Undang-undang (UU) Kejahatan Komputer, tepatnya untuk ‘membagikan atau menyebarkan informasi palsu’.

“Mereka (sembilan orang yang ditangkap) telah mengaku dan mengatakan mereka tidak tahu jika itu adalah berita palsu,” ujar juru bicara Divisi Penindakan Kejahatan Komputer pada Kepolisian Thailand, Siriwat Deephor.

Atas dakwaan itu, sembilan orang ini terancam hukuman maksimum lima tahun penjara atau hukuman denda maksimum sekitar 98 ribu Baht atau setara Rp 43 juta.

Diketahui bahwa penghitungan awal menunjukkan PPRP mengungguli perolehan suara mayoritas dengan 8 juta suara. Jumlah itu tercatat setengah juta lebih banyak dari perolehan suara dari Partai Pheu Thai.

Di sisi lain, Partai Pheu Thai telah membentuk koalisi dan mengklaim mayoritas kursi majelis rendah. Untuk bisa memilih seorang Perdana Menteri, partai pemenang pemilu harus bisa meraup separuh dari total 750 kursi majelis rendah dan majelis tinggi pada parlemen Thailand.

Namun menurut aturan yang berlaku, seluruh 250 pemilik kursi pada majelis tinggi ditunjuk oleh militer Thailand. Ini berarti partai yang tidak pro-militer membutuhkan banyak suara untuk mengendalikan pemerintahan.

Komisi Pemilu Thailand akan merilis hasil penghitungan terbaru pada Jumat (29/3) ini yang bisa mengklarifikasi seluruh tuduhan yang muncul.

(nvc/ita)