Pemimpin Junta Militer Prayuth Chan-O-Cha Resmi Menjadi PM Thailand

Bangkok – Pemimpin junta militer Thailand, Prayuth Chan-O-Cha secara resmi ditetapkan sebagai Perdana Menteri (PM) ke-29 Thailand. Penetapan Prayuth terjadi setelah dekrit Kerajaan Thailand dirilis yang berarti melengkapi transformasi Prayuth dari seorang pemimpin junta menjadi pemimpin sipil Thailand.

Seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2019), dukungan dari Kerajaan Thailand itu menjadikan Prayuth, yang telah memimpin junta militer Thailand sejak kudeta tahun 2014 lalu, sebagai PM Thailand untuk kedua kalinya. Prayuth merupakan mantan Panglima Militer Thailand yang telah pensiun.

“Saya akan mewujudkan lingkungan penuh kedamaian bagi masyarakat yang bersatu yang didasarkan atas cinta, persatuan dan kasih sayang,” ucap Prayuth yang kini berusia 65 tahun, usai dekrit Kerajaan Thailand dibacakan di Government House, Bangkok.


Dalam pernyataannya, Prayuth berjanji akan ‘mendengarkan suara-suara rakyat’ dan melindungi monarki. Sesaat sebelum menyampaikan pernyataannya, Prayuth berlutut di hadapan foto Raja Maha Vajiralongkorn, sambil mengatupkan kedua tangan sebagai bentuk salam khas Thailand dan membungkuk beberapa kali.
Di sisi lain, para pengkritik meragukan janji yang disampaikan Prayuth tersebut. Terutama karena masa kepemimpinannya atas junta militer diwarnai atas larangan untuk perkumpulan politik, penindasan media dan pembungkaman para pengkritik.

Dalam pemilu rumit yang digelar Maret lalu, Prayuth mencalonkan diri sebagai kandidat independen. Namun dia didukung oleh sejumlah partai dalam parlemen Thailand. Diketahui bahwa di bawah Konstitusi Thailand yang baru, setiap partai politik bisa mendukung hingga tiga kandidat untuk menjadi PM. Para kandidat ini tidak harus menjadi anggota partai tersebut, asalkan memenuhi persyaratan legal.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana biasanya setiap partai hanya mendukung pemimpin mereka untuk menjadi PM. Meskipun Prayuth bukan anggota partai manapun, diketahui bahwa sebagian menteri kabinet dan penasihatnya merupakan petinggi Partai Palang Pracharath yang meraup suara terbanyak dalam pemilu Maret lalu. Secara luas, Palang Pracharat diakui sebagai kendaraan politik Prayuth.

Pemilu Thailand pada Maret lalu memilih anggota Lower House of Representatives (DPR). Hasilnya menunjukkan Partai Palang Pracharath yang meraup suara terbanyak, hanya mendapat 116 kursi. Partai Pheu Thai, yang didirikan oleh mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri ke luar negeri usai dikudeta tahun 2006 lalu, meraup kursi terbanyak di DPR Thailand dengan 136 kursi.

Partai Pheu Thai membentuk koalisi tujuh partai dengan Partai Future Forward (FPP) yang meraup 81 kursi — posisi ketiga dalam DPR. Namun koalisi itu gagal membentuk pemerintahan baru. Setelah parlemen Thailand — parlemen pertama sejak kudeta tahun 2014 — menggelar rapat pada 24 Mei, digelarlah voting pada 5 Juni. Prayuth diuntungkan dalam voting tersebut, karena 250 anggota Senat Thailand ditunjuk langsung oleh junta militer yang sebelumnya dipimpin dirinya.

Dalam voting yang digelar oleh Senat dan DPR Thailand pada Rabu (5/6) lalu, mayoritas memilih Prayuth sebagai PM. Satu-satunya saingan Prayuth dalam voting itu adalah Ketua FFP Thanathorn Juangroongruangkit. Dari total 750 anggota Senat dan DPR Thailand, hanya 747 anggota yang ikut voting. Satu anggota dinonaktifkan dari tugas parlemen, satu anggota lainnya mengundurkan diri beberapa menit sebelum voting digelar dan satu lainnya jatuh sakit.

Hasil voting menunjukkan 249 anggota Senat Thailand — dari total 250 anggota Senat — memilih Prayuth. Ketua Senat Thailand, Pornpetch Wichitchonchai, yang menjadi Ketua Parlemen, menyatakan abstain. Sedangkan dari 497 anggota DPR Thailand, sebanyak 251 anggota memilih Prayuth dan 244 anggota lainnya memilih Thanathorn. Dua anggota parlemen memilih abstain.

(nvc/ita)