Pemerintah Gagal Jamin Keamanan, 9 Menteri Sri Lanka Lepas Jabatan

Jakarta – Ada sembilan orang menteri dan wakil menteri Sri Lanka yang mundur karena merasa pemerintah gagal menjamin keamanan warganya. Pengunduran diri ini masih terkait ledakan bom saat Paskah, 21 April 2019.

Selain sembilan menteri, ada beberapa wakil menteri, dan dua orang gubernur mundur. Mereka yang mundur merupakan pejabat muslim.

Seperti dilansir media Qatar, Al Jazeera, Selasa (4/5/2019), keputusan itu diambil setelah sejumlah biksu Budha garis keras, termasuk biksu yang dituding penghasut, Galagoda Aththe Gnanasra Thero, memberi batas waktu kepada pemerintah untuk memecat gubernur dan menteri dari kalangan muslim.

Pengunduran diri itu juga dilakukan setelah ribuan orang yang dipimpin oleh para biksu Buddha mulai berdemonstrasi di pusat kota Kandy, 115 km timur ibukota Kolombo.

“Jika portofolio kementerian kami menghalangi, kami bersedia menyerahkannya demi keselamatan komunitas kami,” kata pemimpin partai politik muslim Sri Lanka, Kongres Muslim Sri Lanka, Rauf Hakeem.

Hakeem mengatakan komunitas muslim membayar mahal karena kejahatan beberapa individu. Bahkan, katanya, komunitas muslim di Sri Lanka harus mematuhi pasukan keamanan dan pemerintah tentang berbagai aturan dan peraturan seperti penutupan madrasah.

Kendati demikian, Hakeem mengatakan politikus muslim tetap mempertahankan posisi mereka sebagai anggota parlemen. Para mantan menteri itu akan membantu partai di parlemen untuk mendukung kerja pemerintah.

“Kami akan terus mendukung pemerintah ini, tetapi akan memberi mereka tenggang waktu satu bulan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka,” katanya.

“Sampai saat itu kita tidak merasa cocok untuk tetap di pemerintahan ini,” ucapnya.