Malaysia Kecam Langkah AS Lebur Konsulat ke Kedubes di Yerusalem

Malaysia Kecam Langkah AS Lebur Konsulat ke Kedubes di YerusalemKedubes AS di Yerusalem yang menuai kecaman dunia internasional (Instagram/Donald Trump)

Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia mengecam keras langkah Amerika Serikat (AS) yang menggabungkan konsulatnya di Yerusalem dengan Kedutaan Besar (Kedubes) untuk Israel yang baru dan kontroversial di sana. Malaysia menyebut langkah ini ‘sangat disayangkan’.

“Ini mengarahkan pada pertanyaan soal, tidak hanya kredibilitas AS sebagai mediator dalam konflik Palestina-Israel, tapi juga tujuan utamanya di kawasan Timur Tengah,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Selasa (5/3/2019).

Dalam pernyataannya, pemerintah Malaysia menyebut langkah AS itu sebagai langkah terbaru terhadap Palestina dan rakyatnya yang ‘patut disayangkan’


Awal pekan ini, otoritas AS mengumumkan penggabungan Konsulat di Yerusalem yang selama ini juga melayani warga Palestina, dengan Kedubes untuk Israel yang baru berdiri di Yerusalem. Langkah ini secara efektif menurunkan status misi diplomatik utama untuk warga Palestina.
Langkah AS ini secara resmi mulai berlaku pada Senin (4/3) waktu setempat. Penggabungan ini mengakhiri sejarah konsulat yang sudah berdiri selama 175 tahun dan menyerahkan tanggung jawab untuk hubungan AS dengan Palestina kepada Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman.

Pemerintah Malaysia menyebut langkah AS itu sama saja ‘membunyikan lonceng kematian’ untuk solusi dunia negara bagi konflik Palestina dan Israel. Solusi dua negara diketahui didukung oleh sebagian besar komunitas internasional.

Malaysia kembali menekankan dukungan untuk solusi dua negara yang didasarkan pada batas perbatasan sebelum tahun 1967 saat Perang Arab-Israel terjadi.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan, pihaknya akan terus menentang setiap langkah merugikan bagi upaya perdamaian Palestina dan Israel.

Pada Desember 2017, Presiden AS Donald Trump memicu kemarahan negara-negara Arab setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada Mei 2018, Kedutaan Besar AS resmi dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem menyusul pengakuan yang dikecam dunia internasional itu.

Sejak saat itu, otoritas Palestina di Ramallah menolak setiap peran mediator yang ditawarkan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah.

Status kota Yerusalem menjadi salah satu perselisihan paling pelik antara Israel dan Palestina. Palestina berupaya mencari dukungan internasional untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota bagi negara mereka di masa mendatang. Sementara Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem, baik Yerusalem Barat maupun Timur, sebagai ‘ibu kota abadi dan tak terbagi’. Hal itu tidak diakui oleh komunitas internasional.

(nvc/ita)