Mahathir Menggebrak, Bersiap Kandaskan Proyek Raksasa dari Utang China

Kuala Lumpur – Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, masih mempertimbangkan untuk membatalkan proyek kereta api senilai US$ 20 miliar (Rp 278 miliar) yang didanai dengan utang dari China. Proyek yang disepakati pemerintahan mantan PM Najib Razak itu dianggap bisa membuat ‘miskin’ Malaysia.

Seperti dilansir Reuters dan The Straits Times, Rabu (30/1/2019), sejak terpilih pada pemilu Mei 2018, Mahathir berulang kali menegaskan akan merundingkan ulang atau membatalkan proyek-proyek China yang disebutnya ‘tidak adil’, yang kebanyakan disepakati oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Najib.

Proyek East Coast Rail Link (ECRL) menjadi salah satu yang dipertimbangkan untuk dibatalkan. Setelah sempat diungkapkan Menteri Perekonomian Malaysia, Azmin Ali, pada Sabtu (26/1) lalu, bahwa pemerintah Malaysia telah memutuskan membatalkan proyek itu, Mahathir menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan akhir.

“Pada saat ini, belum ada keputusan akhir yang diambil. Sejumlah keputusan telah diambil tapi kita perlu mencari solusi yang lebih baik. Kita masih bernegosiasi,” ucap Mahathir dalam pernyataan terbaru pada Selasa (29/1) malam waktu setempat.

“Kita merasa kita seharusnya memberikan waktu yang cukup untuk kedua pihak (Malaysia dan China) untuk memberikan solusi untuk ini. Mungkin ada opsi lain — kita terbuka,” imbuhnya.

Di Malaysia, isu soal proyek ECRL ini menjadi pembahasan utama dalam beberapa hari terakhir dengan sejumlah pemain politik tingkat tinggi ikut melontarkan komentar. Diketahui bahwa proyek ECRL senilai 81 miliar Ringgit (Rp 278 triliun) disetujui oleh pemerintahan Najib pada Oktober 2016 lalu. Proyek itu diserahkan kepada China Communications Construction Company (CCCC) tanpa tender dan kontraknya ditandatangani langsung oleh Najib.

Export-Import Bank of China ditetapkan sebagai penyandang dana utama. Dengan kata lain, dana sebesar 81 miliar Ringgit untuk pembiayaan proyek itu akan dipinjamkan oleh Export-Import Bank of China kepada pemerintah Malaysia.

Proyek jalur rel kereta sepanjang 688 kilometer itu diharapkan bisa menghubungkan pantai timur dan pantai barat Semenanjung Malaysia. Namun pengerjaan proyek itu yang dimulai sejak Agustus 2017 lalu, telah ditangguhkan sejak Juli 2018 usai Mahathir memenangkan pemilu dan Najib lengser dari jabatannya.

Pemerintahan Mahathir menilai proyek ECRL terlalu mahal dan bahkan menyebutnya bisa membuat Malaysia ‘jatuh miskin’ jika terus dilanjutkan. “Ini bukan karena kami tidak ingin menghormati kontrak, tapi kami tidak bisa membayarnya,” ucap Mahathir pekan ini, saat ditanya soal rencana pembatalan proyek ECRL.

“Kami terbebani oleh utang sangat besar. Kami meminta pengertian semua pihak. Kami akan jatuh miskin akibat proyek ini jika kami melanjutkannya,” imbuhnya.

Mahathir menyatakan bahwa Malaysia bisa saja harus membayar total lebih dari 100 miliar Ringgit (Rp 343 triliun) jika proyek ini tetap dilanjutkan. Dia juga mengakui bahwa Malaysia juga masih harus membayar biaya pembatalan kontrak jika proyek ini akhirnya dibatalkan. “Kompensasi besar untuk membatalkan proyek ini tidak sebesar jumlah yang harus kita bawa selama 30 tahun ke depan,” sebutnya.

“Ini bukan karena kita ingin membuat frustrasi atau membuang kontrak, ini karena kami sungguh harus ketat secara finansial,” ungkap Mahathir. Ditambahkan Mahathir bahwa status resmi proyek ECRL akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

Seperti dilansir South China Morning Post, Najib berulang kali menyebut pemerintahan Mahathir akan membuat kesalahan besar dengan membatalkan proyek itu. Najib bahkan menantang Mahathir untuk mengungkapkan isi kontrak itu ke publik, yang diklaim Najib sangat menguntungkan Malaysia.

Pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir meyakini Najib mendukung proyek ECRL itu karena antusiasmenya untuk membawa Malaysia lebih dekat ke China yang merupakan negara adidaya Asia. Pemerintahan Mahathir juga sebelumnya menyalahkan pemerintahan Najib atas membengkaknya utang dan kewajiban negara hingga mencapai lebih dari 1 triliun Ringgit (Rp 3.430 triliun).

(nvc/fjp)