Dimulai, Referendum Mesir Untuk Perpanjang Kekuasaan Presiden Al-Sisi

Kairo – Bangsa Mesir hari ini menggelar referendum yang bertujuan memperpanjang kekuasaan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang berkuasa setelah memimpin kudeta militer.

Meski menuai protes dari kelompok-kelompok HAM, referendum selama tiga hari ini diharapkan untuk menyetujui perubahan konstitusi yang akan memperpanjang masa kekuasaan Sisi hingga setidaknya tahun 2024 mendatang. Amandemen konstitusi ini akan memungkinkan Sisi (64) untuk kembali memerintah selama periode enam tahun berikutnya, di samping memperkuat kendalinya akan kehakiman dan memberikan pengaruh lebih besar bagi militer dalam kehidupan politik di Mesir.

Dalam referendum ini, Sisi akan menggunakan hak suaranya di Heliopolis, kawasan kelas atas di Kairo, ibu kota Mesir.


Banyak pemilih memandang Sisi sebagai jawara stabilitas. “Begini, saya menentang beberapa perubahan seperti memperlama masa jabatan presiden … namun bagaimanapun saya akan tetap akan memilih iya, ujar Ramez Raouf (63).

“Karena militer akan melindungi sifat sipil dari negara, dan itu penting bagi saya,” imbuh pria tersebut.

Dilaporkan bahwa sebanyak 55 juta dari 100 juta warga Mesir memiliki hak pilih dalam referendum ini. yang akan digelar selama tiga hari sejak Sabtu (20/4) hingga Senin (22/4) waktu setempat.

Menurut pendukung Sisi, perubahan konstitusi itu dibutuhkan untuk memberi Sisi kesempatan lebih agar bisa menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi. Namun para pengkritik menyebut perubahan itu hanya akan memberi Sisi kekuasaan lebih dan mengembalikan Mesir ke model kepemimpinan otoriter.

Dalam amandemen itu, masa jabatan Presiden Mesir akan diperpanjang dari empat tahun menjadi enam tahun. Bila amandemen itu diloloskan, maka Presiden Al-Sisi akan bisa menjabat hingga tahun 2024, dari yang sebelumnya hanya sampai tahun 2022.

Tidak hanya itu, dengan amandemen konstitusi ini, Presiden Al-Sisi akan bisa mencalonkan diri untuk untuk periode ketiga setelah masa jabatannya berakhir. Konstitusi Mesir saat ini membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode, dengan masing-masing masa jabatan empat tahun setiap periode. Dengan kata lain, jika amandemen ini disetujui rakyat Mesir dalam referendum, maka Presiden Al-Sisi bisa saja akan terus menjabat hingga tahun 2030 mendatang.

Tahun 2013 lalu, Al-Sisi memimpin militer Mesir dalam menggulingkan Mohamed Morsi — yang merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Penggulingan dilakukan setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran di Mesir menentang kepemimpinan Morsi. Al-Sisi menjabat periode pertama sebagai Presiden Mesir sejak tahun 2014. Dia terpilih kembali untuk periode kedua pada Maret 2018 lalu, dengan meraup lebih dari 97 persen suara secara total.

Amandemen konstitusi itu juga memberikan pengaruh militer yang lebih besar dalam sektor politik dan memberikan kendali lebih luas bagi Presiden Al-Sisi atas peradilan, serta memperluas yurisdiksi pengadilan militer atas warga sipil. Nantinya, Presiden Al-Sisi bisa menunjuk langsung hakim kepala dan jaksa penuntut umum.
(ita/ita)