AS Komentari RUU Ekstradisi Hong Kong, China Geram

Beijing – Pemerintah China geram atas komentar Washington mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Hong Kong yang akan memungkinkan ekstradisi ke China. Beijing menyebut komentar Washington tersebut “tidak bertanggung jawab dan keliru.”

Beijing pun menyerukan AS untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong.

“Kami menuntut pihak AS … agar berhati-hati dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China dalam bentuk apapun,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang kepada pers seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (11/6/2019).

Geng menegaskan, urusan Hong Kong semata-mata merupakan urusan dalam negeri China. Hal tersebut disampaikan setelah Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat menyampaikan “keprihatinan mendalam” atas RUU ekstradisi Hong Kong ke daratan China. Deplu AS mengingatkan bahwa langkah itu bisa mengganggu kebebasan Hong Kong dan merusak lingkungan bisnisnya.


RUU yang sedang diperdebatkan di legislatif Hong Kong itu, “dapat merusak otonomi Hong Kong dan berdampak negatif pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan nilai-nilai demokrasi yang sudah lama ada di wilayah itu,” kata juru bicara Deplu AS Morgan Ortagus kepada wartawan, Senin (10/6) waktu setempat.

Hal tersebut disampaikan Ortagus setelah warga Hong Kong yang menentang RUU ekstradisi tersebut menggelar aksi demo besar-besaran, bahkan disebut sebagai aksi demo terbesar di Hong Kong sejak tahun 1997. Pihak penyelenggara aksi demo melaporkan bahwa lebih dari satu juta orang ikut dalam aksi demo pada Minggu (9/6) lalu untuk menuntut pembatalan RUU ekstradisi tersebut. Namun kepolisian menyebut jumlah peserta aksi demo ‘hanya’ sebanyak 240 ribu orang.

Seperti diketahui, pemerintah Hong Kong saat ini tengah mendorong sebuah RUU yang akan mengizinkan ekstradisi ke setiap yurisdiksi yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk daratan China. RUU itu menuai protes luas dari banyak kalangan di Hong Kong, mulai dari kalangan pro-bisnis, pengacara hingga mahasiswa dan tokoh pro-demokrasi serta kelompok keagamaan.

Hong Kong yang bekas koloni Inggris dan diserahkan kembali ke China tahun 1997 lalu, memiliki jaminan otonomi dan berbagai kebebasan termasuk sistem hukum terpisah dari daratan China. Banyak kalangan meyakini kebebasan ini menjadi aset terkuat Hong Kong selama ini.

Dalam editorialnya pada Senin (10/6) waktu setempat, surat kabar resmi China, China Daily, menyebut ‘kekuatan asing’ berupaya melukai China dengan memicu kekacauan di Hong Kong.

“Setiap orang dengan pikiran adil akan menganggap RUU yang diamandemen ini sebagai legislasi yang sah, bijaksana dan beralasan yang akan memperkuat aturan hukum Hong Kong dan penegakan hukum,” tulis China Daily.
(ita/ita)